Sistem pelayanan digital ini mengantarkan Naikoten 2 meraih juara II nasional lomba desa/kelurahan se-Indonesia tentang Digital Village 2016. Program inovasi yang diluncurkan 2011 itu diberi nama Soda Molek (SM), artinya salam sejahtera, dengan menghadirkan self service dan full time public service. Melalui program ini, warga bukan lagi obyek, melainkan subyek pelayanan publik.
Stefanus Ipir mengaku sangat terbantu dengan sistem pelayanan digital ini. Ia tidak lagi antre di kelurahan, tetapi cukup datang di Hotel Cahaya Bapa yang ada di dalam kelurahan itu, kemudian mengetik sendiri nomor KTP dan dokumen yang dibutuhkan.
“Menu yang dibutuhkan sudah terpajang di layar komputer. Saya tinggal masukkan nama dan nomor KTP, kemudian apa yang saya butuhkan, saya tinggal tekan oke, lalu dokumen yang dibutuhkan tercetak dengan sendirinya,” kata Ipir.
Ipir berharap, selain dokumen dasar, pelayanan pembelian pulsa listrik, air PAM, dan pajak bumi dan bangunan juga bisa terintegrasi dengan sistem ini. Warga tidak perlu pergi dari satu instansi ke instansi lain, apalagi antre berjam-jam.
Lurah Naikoten 2, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta mengatakan, SM melebihi ekspektasi masyarakat. Program ini memiliki banyak keunikan dan manfaat yang berkelanjutan.
“SM menggiring masyarakat ke arah modernisasi sesuai visi Pemkot Kupang, sebagai prototipe Kota Kupang melalui digitalisasi di bidang pelayanan publik. Program ini asli milik Kelurahan Naikoten 2, dicetuskan pertama di NTT. Ini hasil inovasi murni, kemudian mendapat dukungan penuh semua elemen masyarakat,” kata Otta.
Ketika program ini diberlakukan 2011, hampir 70 persen warga Naikoten 2 selalu keliru mengaplikasi sistem informasi digital. Awal mula dengan layar short message system gate way atau SMS GW untuk semua jenis administrasi pelayanan.
Setiap kepala keluarga menyerahkan nomor telepon seluler ke kelurahan dan dipastikan nomor itu tak akan berubah. Jika diganti pun, harus dilaporkan ke operator digital di kelurahan. Dengan sistem SMS GW, warga cukup mengirim SMS dari rumah tentang nomor KTP dan keperluan. Informasi ini otomatis terbaca pada sistem.
Warga datang ke kantor kelurahan hanya mengambil dokumen yang dibutuhkan tanpa menunggu. Petugas langsung memberikan dokumen tersebut kepada yang bersangkutan.
Perlahan tapi pasti. Pada 2013, sistem aplikasi diubah dari SMS GW menjadi self service dan full time public dengan nama SM. Mereka tidak lagi mengirim SMS, tetapi datang langsung ke kotak pelayanan(service box) sebagai pusat data yang terletak di Jalan Palapa, menjadi pusat mobilisasi warga Kelurahan Naikoten 2.
Sistem ini dibuat sangat sederhana sehingga semua kelompok masyarakat yang bisa membaca dan menulis dapat mengoperasikannya. Mereka cukup datang ke kotak pelayanan. Sekitar dua pekan, warga dituntun petugas dari kelurahan, tetapi kemudian warga sendiri mengoperasikannya. Jika mereka mengalami kendala, petugas pelayanan akan membantu.
“Sistem pelayanan di service box itu berlangsung 24 jam. Layar komputer tetap terbuka, dengan pilihan menu di dalamnya. Di sana ada menu KTP, pindah penduduk, izin usaha, kartu keluarga, dan lainnya. Warga tinggal klik pilihan sesuai kebutuhan. Jumlah dokumen yang dibutuhkan warga sekitar 12 jenis. Semuanya sudah terpajang di layar itu. Tidak sulit mengoperasikan. Dalam hitungan detik, dokumen yang dibutuhkan sudah didapat,” kata Otta.
Sistem pelayanan ini berlangsung 24 jam selama tujuh hari. Pihak kelurahan sedang mengembangkan layanan lain, seperti pembelian pulsa listrik, air, dan jenis biaya lain yang bisa diakses melalui sistem itu. Kelurahan akan bekerja sama dengan instansi yang menangani jenis pelayanan itu.
Kerja sukarela
Staf TI Kelurahan Naikoten 2, Ronald Djauw, mengatakan, program ini mendapat dukungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (Stikom) Artha Buana, Kota Kupang, dibantu dua tenaga konsultan berijazah S-3 dan tiga tenaga konsultan teknologi informasi (TI). Mereka bekerja secara sukarela.
Pengadaan perangkat lunak senilai Rp 30 juta ditanggung pihak Stikom Artha Buana, sementara perangkat service box hasil swadaya masyarakat. Listrik, kertas, tinta, lokasi pelayanan, keamanan, dan perawatan lain ditanggung Hotel Cahaya Bapa. Kelurahan telah melakukan nota kesepahaman bersama dengan dua instansi ini.
Dengan ini masalah dasar di kelurahan itu teratasi, yakni kinerja aparatur yang rendah, kurangnya validitas basis data kependudukan, tingginya mobilitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan data diri dan pajak.
Pelayanan semakin efektif dan efisien serta meminimalkan kesalahan manusia, termasuk pungutan liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terjadi peningkatan pendapatan kelurahan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta makin luasnya pembangunan dan pelayanan publik.
Budaya diskusi aparatur sipil negara di kelurahan juga makin tinggi. Terjadi kolaborasi yang baik di antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dan akademik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Situasi ini membantu warga kelurahan.
Kini, 49 kelurahan lain di Kota Kupang mempelajari sistem ini. Targetnya, pada 2018 sebanyak 49 kelurahan lain di kota tersebut dapat memanfaatkan sistem ini melalui replikasi.
Program SM ini bersifat fleksibel sehingga dapat direplikasikan di semua desa/kelurahan sesuai kebutuhan. Pada 2016, sistem ini direplikasi di Kelurahan Rawarangge, Kabupaten Ende, dengan biaya Rp 50 juta.
Atas prestasi itu, SM dihargai juara II nasional inovasi daerah bidang pelayanan publik 2016. Pada 2017, SM masuk top 99 dari 3.054 inovasi di seluruh Indonesia, tidak hanya pelayanan publik, tetapi semua bidang inovasi. “Kami telah meraih mimpi menjadi kelurahan digital. Kami terus berbenah,” kata Djauw.--KORNELIS KEWA AMA
Sumber: Kompas, 28 Agustus 2017
No comments:
Post a Comment