Siang itu, Susmiati berdiri di depan gerai Griya Busana yang menempati salah satu ruko. Perempuan berusia lanjut itu mengaku berjualan sejak pertengahan 2017. Dia menjajakan aneka busana wanita, kerudung atau jilbab beserta aksesorinya.
”Sebelum ada ruko ini, ya diam di rumah. Sekarang, saya punya kesibukan produktif yang mampu menopang ekonomi keluarga,” ujar Susmiati yang mengaku telah memiliki pelanggan tetap.
Kira-kira selisih delapan toko dari gerai Griya Busana, Sutarno tengah membersihkan aneka mainan anak-anak. Sutarno dulu karyawan pabrik di Sidoarjo, lalu dia kembali ke Madiun agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Bermodalkan pesangon Rp 7 juta, dia menyewa ruko dan berdagang mainan anak-anak.
”Saat pulang bingung mau kerja apa. Setelah ada ruko ini, akhirnya saya membuka usaha dan bisa kembali bekerja menghidupi keluarga,” ujar Sutarno yang mengaku berpenghasilan bersih minimal Rp 1 juta per bulan.
Susmiati dan Sutarno adalah potret warga Klecorejo yang berwirausaha setelah ruko dibangun. Pembangunan ruko pada lahan milik desa itu menelan anggaran Rp 526 juta yang bersumber dari dana desa 2016 dan 2017. Pembangunan itu memerlukan waktu 144 hari dan menghabiskan biaya tenaga kerja Rp 94 juta.
Total ada 30-50 orang yang terserap tenaganya selama pembangunan ruko itu. Mereka mendapat upah harian berkisar Rp 55.000-Rp 80.000 per orang, jauh di atas nilai upah bekerja sebagai buruh tani. Warga tak perlu pergi ke kota untuk bekerja sebagai buruh bangunan karena lapangan pekerjaan tersedia di desanya.
Badan usaha desa
Untuk berwirausaha di salah satu ruko, warga cukup membayar sewa Rp 2 juta per tahun atau sekitar Rp 166.000 per bulan untuk setiap unit. Harga itu terbilang sangat terjangkau dan tidak memberatkan warga yang baru merintis usaha. Apalagi mayoritas pekerjaan mereka sebelumnya petani dan buruh tani.
Pengelolaan ruko diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera. BUMDes ini memiliki empat unit usaha, yakni simpan- pinjam, pasar desa, pupuk pertanian, dan mini bank. Selain memungut sewa ruko, BUMDes juga memfasilitasi pinjaman modal usaha kepada warga. Pinjaman dengan plafon Rp 2 juta dan bunga 2 persen ini tanpa mensyaratkan agunan.
Ketua BUMDes Mandiri Sejahtera Suharjo mengatakan, modal usaha awal hanya Rp 60 juta yang bersumber dari APBDes tahun 2010. Awal merintis usaha pernah mengalami pasang surut. Saat ini modal BUMDes mencapai Rp 201 juta, dan sebanyak Rp 198 juta di antaranya berasal dari dana desa.
”Unit usaha yang berperan penting adalah pertanian. Sebab, BUMDes menjadi satu-satunya penyedia dan penyalur pupuk subsidi untuk dua kelompok tani di Desa Klecorejo dengan jumlah petani 300 orang,” kata Suharjo.
Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, BUMDes berpegang pada kebijakan pemerintah. Apabila dulu penyaluran dilakukan secara manual, kini mekanismenya menggunakan kartu tani. Setiap petani yang mengambil pupuk harus menggesek kartunya di mesin EDC untuk mengetahui alokasi masing-masing dan sisa kuota yang dimiliki.
Kepala Desa Klecorejo Fery Sudarsono menambahkan, selain untuk membangun ruko dan modal usaha BUMDes, dana desa juga dipakai untuk memperbaiki jembatan di Dusun Blimbing. Perbaikan yang menelan dana Rp 55 juta di tahun anggaran 2017 itu dikerjakan secara swakelola selama 30 hari.
”Sistem pekerjaan swakelola ini kembali membuka lapangan kerja bagi warga sehingga mereka memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga. Dari Rp 55 juta itu, Rp 19 juta digunakan untuk upah pekerja,” ucap Fery.
Contoh yang bagus
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Klecorejo merupakan salah satu contoh desa yang membelanjakan dana desanya secara optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada penyalahgunaan dana desa. Itu merupakan salah satu contoh pembangunan infrastruktur secara swakelola.
”Di Indonesia ada 74.000 desa. Apabila setiap desa membangun secara swakelola, akan ada ribuan bahkan jutaan lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan,” kata Mardiasmo saat berkunjung ke Klecorejo, Kamis (18/1).
Dengan bekerja pada proyek swakelola, tidak akan ada pengangguran di desa. Sebaliknya, warga mendapat upah sehingga mereka memiliki daya beli atau kemampuan mengonsumsi produk tertentu. Tumbuhnya konsumsi masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan ekonomi makro.
Mardiasmo menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi penyaluran dana desa melalui BUMDes Mandiri karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tak hanya memberikan pinjaman modal usaha, menyediakan pupuk bersubsidi, dan mengelola aset desa bernilai ekonomi seperti pasar dan ruko, BUMDes juga menjadi ujung tombak pelayanan bantuan sosial masyarakat.
Bekerja sama dengan perbankan, BUMDes Mandiri Sejahtera menjadi agen BNI 46 yang melayani penyaluran bantuan sosial masyarakat miskin, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan beras untuk masyarakat sejahtera (rastra). Penerima bantuan tinggal menggesek kartunya untuk mencairkan dananya dalam bentuk uang tunai ataupun barang yang dibutuhkan.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa Rp 60 triliun atau sama dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Desa Klecorejo menerima Rp 626 juta dan sudah cair 20 persen pada awal 2018 ini. Pemerintah akan mengevaluasi penggunaan dana desa itu dan jika mampu mengurangi kemiskinan serta menurunkan jumlah pengangguran, alokasi anggarannya akan ditingkatkan. Penambahan dana itu otomatis akan memberikan manfaat lebih bagi warga setempat.--RUNIK SRI ASTUTI
Sumber: Kompas, 7 Februari 2018
No comments:
Post a Comment