Perkuat Ekonomi Desa demi Pengentasan Warga dari Kemiskinan

Angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, jajaran Pemerintah Provinsi NTB harus bekerja lebih keras lagi karena masih ada warga yang tergolong rentan miskin yang  berpotensi menambah jumlah kemiskinan. Perekonomian desa pun perlu dibangkitkan untuk menekan kemiskinan.

”Saat ini di semua daerah terjadi perlambatan penurunan angka kemiskinan, termasuk NTB. Jangan sampai angka kemiskinan itu bertambah oleh masyarakat yang rentan miskin,” ujar M Amin, Wakil Gubernur NTB, Selasa (5/9), di Mataram, Lombok, di sela Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan NTB Tahun 2017.

Wagub mengatakan, mengatasi kemiskinan bukan perkara mudah, melainkan harus ada kerja sama lintas sektoral. Ditambah lagi dengan intervensi program yang terencana dan terukur dari Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten-Kota yang menjadi basis kemiskinan.


Menurut Wagub, yang terpenting dalam pengentasan warga dari kemiskinan adalah peningkatan ekonomi desa yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat.

”Saya juga bertanya-tanya, begitu banyak program, dana, dan potensi sumber daya alam untuk pengentasan warga dari kemiskinan, tetapi masih ada warga miskin. Makanya, ke depan kita fokus mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa guna menekan 14 persen warga miskin yang menjadi target tahun 2018,” tuturnya.

Kepala Bappeda NTB Ridwansyah mengatakan, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemisinan, seluruh provinsi saat ini mengalami perlambatan penurunan angka kemiskinan meski NTB termasuk progresif penurunannya dibandingkan dengan provinsi lain. Periode 2006-2016, rata-rata penurunan kemiskinan di NTB mencapai 0,56 persen, sedangkan Maluku 0,61 persen dan Papua 0,57 persen.

Pada 2016 di NTB tercatat 800.000 penduduk miskin dan 1,6 juta penduduk yang rentan miskin dari 4,5 juta penduduk NTB. Sektor yang berkontribusi terhadap angka kemiskinan adalah petani, nelayan, dan warga yang tinggal di seputar kawasan hutan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik NTB menyebutkan, dari 4,5 juta penduduk NTB, sebanyak 16,07 persen (793.780 orang) di antaranya adalah penduduk miskin, naik dari 16,02 persen (786.580 orang) pada September 2016 meski menurun dibandingkan pada Maret 2016 yang tercatat 16,48 persen.

Masih adanya penduduk miskin di NTB, kata Ridwansyah, menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pengentasan warga dari kemiskinan. Caranya, tiap daerah mengevaluasi adanya program pengentasan warga dari kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Tahun 2015, anggaran pengentasan warga dari kemiskinan Rp 850 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 1,3 triliun.

Dengan penambahan anggaran justru penurunan angka kemiskinan semakin melambat. ”Hasil evaluasinya adalah program tidak tepat sasaran,” ujar Ridwansyah.

Solusi di kemudian hari adalah pendekatan yang berbasis desa, seperti penguatan ekonomi perdesaan, penguatan BUMDesa di Desa, kemudian mengembangkan desa sebagai obyek wisata, seperti Desa Mas-Mas dan Desa Setanggir di Lombok Tengah yang kini didatangi wisatawan.--KHAERUL ANWAR 

Sumber: Kompas, 5 September 2017